Selasa, 09 April 2013

peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan


TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN
DOSEN PEMBIMBING : Andri Eko Prabowo, S.pd.
Di susun Oleh :
                                                                  Desi Anggraini
                                                                   126811941
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI
FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2013


KATA PENGANTAR


Puji syukur saya haturkan atas kehadiran Allah SWT , karena rahmat dan hidayah-Nya jualah pada akhirnya saya  dapat menyelesaikan buku Ilmu Pengetahuan Sosial ini tepat pada waktunya. Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yaitu Andri Eko Prabowo, S.Pd.
            Buku Ilmu pengetahuan Sosial ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi  serta sedikit membahas tentang  “Peristiwa-Peristiwa Politik dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan”.
saya telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan makalah ini, apabila terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun pembahasan, penulis mohon kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Pekanbaru,     Maret 2013

    Penulis




SILABUS



Sekolah                                 : SMP Negeri 1 Bangkinang
Kelas                                      : 1X ( Sembilan )
Mata Pelajaran                     : Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS )
Semester                               : 1 ( Satu )
Standar Kompetensi           :  Mendeskripsikan Peristiwa-Peristiwa Politik  danEkonomi Pasca Pengakuan Kedaulatan
 


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)



Nama Sekolah      :  SMP Negeri 1 Bangkinang
Mata Pelajaran      : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas / Semester   : IX / 1 (satu)
Standar Kompetensi : 2. Memahami usaha mempertahankan kemerdekaan
Kompetensi Dasar   : 2.2. Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan
Alokasi Waktu       : 8 X 40 menit (4x pertemuan)

A. Tujuan Pembelajaran :

Setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa dapat :
o Mendeskripsikan alasan dan proses kembalinya NKRI sebagai negara kesatuan
o Mendiskripsikan berbagai peristiwa yang berhubungan dengan Pemilihan Umum 1955
o Menjelaskan alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pengaruh yang ditimbulkan
o Mendiskripsikan berbagai peristiwa yang berhubungan dengan Pemilihan Umum 1955 di tingkat pusat dan daerah
o Menjelaskan persoalan hubungan pusat-daerah, persaingan ideologis, dan pergolakan sosial-politik lainnya sampai awal tahun 1960-an

v  Karakter siswa yang diharapkan :   Dapat dipercaya ( Trustworthines)
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Jujur ( fairnes )
Kewarganegaraan ( citizenship )

B. Materi Ajar

Politik dan Ekonomi Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan
a. Kembali ke negara kesatuan sampai Pemilu 1955
b. Berbagai krisis politik

C. Metode Pengajaran :

a. Ceramah bervariasi c. Tanya jawab
b. Inquiri

D. Langkah-langkah Kegiatan

Pertemuan 1-2
Materi : Kembali ke negara kesatuan sampai Pemilu 1955

Pendahuluan :
1. Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapihan kelas
2. menyampaikan kopetensi dasar yang harus dikuasai siswa
3. Apersepsi ( pengetahuan prasarat ) :
- Bentuk negara yang cocok bagi Indonesia adalah kesatuan yang didukung oleh pemerintahan yang kuat, stabil, saling mendukung dan tidak saling menjatuhkan.

Kegiatan Inti
§ Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
F Siswa mengkaji referensi yang berkaitan dengan peristiwa kembalinya Indonesia ke negara kesatuan
F Berdasarkan kajian referensi, siswa dapat mengidentifikasi persaingan antar partai politik
F Guru menyebutkan beberapa kabinet yang ada selama masa demokrasi liberal
F Guru menjelaskan beberapa peristiwa pergolakan di daerah.
F Siswa mendeskripsikan peristiwa pemilihan umum yang pertama tahun 1955

§ Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru:
F memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis;
F memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut;
F memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif;
F memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar;
F memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan Siswa diminta memberikan contoh penyimpangan sosial dalam masayrakat dan upaya pemecahannya
F memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok;
F memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan;
F memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik

§ Konfirmasi
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
F Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa
F Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan

Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru:
F Refleksi
F Memberikan tugas kepada siswa secara kelompok untuk membandingkan
F kondisi pemerintahan Indonesia ketika pemilu I yang banyak partai dengan
F kondisi saat ini yang terdapat banyak partai pula.

Pertemuan 3-4
Materi : Berbagai krisis politik

Pendahuluan
1. Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapihan kelas
2. Motivasi, dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan misalnya :
- Apa tujuan diadakannya pemilu?
3. Apersepsi ( pengetahuan prasarat ) :
1. Pemilu I menghasilkan DPR dan pemerintahan baru.

Kegiatan Inti
§ Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
F Guru menunjukan gambar beberapa gamabar peserta pemilu I
F Tanyajawab mengenai krisis politik.
F Siswa mengkaji referensi mengenai pergolakan dewan daerah (Militer)
F Siswa mengkaji referensi untuk mendeskripsikan pemberontakan PRRI
F Guru menjelaskan tentang pemberontakan Permesta
F Guru menjel;askan tentang kegagalan dewan konstituante
F Siswa diminta menyebutkan isi dekrit Presiden 1959
F Membaca referensi yang berkaitan dengan perkembangan kelembagaan dan berbagai penyelewengan
F Tanya jawab mengenai kekuatan ideologi politik




§ Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru:
F memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis;
F memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut;
F memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif;
F memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar;
F memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan Siswa diminta memberikan contoh penyimpangan sosial dalam masayrakat dan upaya pemecahannya
F memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok;
F memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan;
F memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik

§ Konfirmasi
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
F Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa
F Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan


Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru:
F Membuat kesimpulan bersama-sama dari hasil diskusi
F Melakukan tes / pertanyaan yang berhubungan dengan materi di atas

E. Sumber Belajar

_ Buku Platinum Pembelajaran IPS terpadu
_ Foto/gambar
_ Atlas sejarah
_ Musium

F. Penilaian Hasil Belajar

Indikator Pencapaian Kompetensi
Penilaian
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
Ü  Mendiskripsikan  proses kembalinya Republik Indonesia sebagai negara kesatuan
Ü  Mendiskripsikan berbagai peristiwa yang berhubungan dengan Pemilihan Umum 1955 di tingkat pusat dan daerah
Ü  Menjelaskan alasan dikeluarkanya Dekrit Presiden 5 Juli  1959 dan pengaruh yang ditimbulkannya
Ü  Menjelaskan dampak persoalan hubungan pusat-daerah , persaingan ideologis ,dan pergolakan sosial-politik lainnya terhadap kehidupan politik nasional dan daerah sampai awal tahun !960-an

Tes





Pilihan ganda



































Tugas








1. Pada bulan Mei 1950 wilayah yang masih menjadi anggota negara RIS adalah.....
a. RI dan Papua
b. Papua dan Negara Indonesia Timur
c. RI dan Negara Sumatera Timur
d. Negara Indonesia Timur dan Negara Kalimantan Selatan
2. Kabinet pertama yang dibentuk setelah Indonesia kembali ke negara kesatuan adalah.......
a. Kabinet Sukiman
b. Kabinet Ali Sastro Amijooyo
c. Kabinet Natsir
d. Kabinet Wilopo
3. Alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959 adalah......
a. Konflik antar partai
b. Pemerintah sering jatuh bangun
c. Ingin kembali ke UUD 1945
d. Kegagalan dewan konstituante dalam merumuskan UUD 1945
4. Pemilu I tahun 1955 berhasil dilaksanakan pada masa kabinet.....
a. Sukiman
b. Wilopo’
c. Ali I
d. Burhanuddin Harahap
5. Gerakan PRRI di Sumatera di proklamasikan oleh....
a. Achmad Husein
b. Vence Sumual
c. Barlian
d. Maludin Simbolon

1.Pada saat menjelang pemilu I kondisi Indonesia pemerintahan Indonesia banyak memiliki partai. Persaingan antar kelompok partai pun sering terjadi sehinggakabinet sering jatuh bangun. Coba bandingkan keadaan saat itu dengan keadaan Indonesia saat ini yang juga memiliki banyak partai


                                                                                               
Mengetahui,
Kepala Sekolah



( ……………………. )
NIP/NIK : ....................................

11, Maret  2013
Guru  IPS,



( ………………………. )
NIP/NIK : ....................................




BAB 1V PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN


Dapatkah kalian menyebutkan kembali isi KMB? Seperti yang pernah dibahas pada materi sebelumnya, KMB telah menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh masing-masing pihak. Salah satunya adalah Belanda mengakui kedaulatan RIS. Bagaimanakah kondisi politik dan ekonomi pada masa pasca pengakuan kedaulatan RIS? Apakah jauh lebih lebih buruk atau membaik? Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan, RI mengalami dua kali pergantian sistem pemerintahan. Apa sajakah sistem pemerintahan tersebut? Bagaimana kehidupan politik dan ekonomi pada masa periode pemerintahan tersebut? Agar lebih jelas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, cermatilah pembahasan materi pada bab ini!

A. Berbagai Faktor yang Memengaruhi Proses Kembalinya Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan

Bagian penting dari keputusan KMB adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Memang hasil KMB diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia, namun hanya “ setengah hati.” Hal ini terbukti dengan munculnya perbedaan dan pertentangan antarkelompok bangsa. Dua kekuatan besar yang saling berseberangan yaitu:
1. kelompok unitaris, artinya kelompok pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
2. kelompok pendukung Negara Federal-RIS.
Dampak dari terbentuknya Negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan Konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pemerintahan RIS jabatan presiden dipegang oleh Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta sebagai perdana menteri. Perlu diingat bahwa dalam Konstitusi RIS 1949 tidak mengenal jabatan wakil presiden. Berdasarkan pandangan kaum nasionalis pembentukan RIS merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia sehingga Belanda akan mudah mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di Republik Indonesia. Kelompok ini sangat menentang dan menolak ide federasi dalam bentuk negara RIS.
Pada akhirnya kelompok unitaris semakin memperoleh simpati. Berikut ini sejumlah faktor yang memengaruhi proses kembalinya negara RIS menjadi NKRI.
1. Bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2. Pembentukan negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat.
3. Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia.
4. Berbagai masalah dan kendala politik, ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia dihadapi oleh negara-negara bagian RIS.
Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam terbentuknya NKRI. Peristiwa ini juga menandai berakhirnya bentuk RIS. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

B. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan

Pasca pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di bidang ekonomi sangatlah kompleks. Berikut ini masalah-masalah tersebut.
1. Belum terwujudnya kemerdekaan ekonomi
Kondisi perekonomian Indonesia pasca pengakuan kedaulatan masih dikuasai oleh asing. Untuk itu para ekonom menggagas untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Salah satu tokoh ekonom itu adalah Sumitro Djoyohadikusumo. Ia berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus selekasnya ditumbuhkan kelas pengusaha. Pengusaha yang bermodal lemah harus diberi bantuan modal. Program ini dikenal dengan gerakan ekonomi Program Benteng. Tujuannya untuk melindungi usaha-usaha pribumi. Ternyata program benteng mengalami kegagalan. Banyak pengusaha yang menyalahgunakan bantuan kredit untuk mencari keuntungan secara cepat.
2. Perkebunan dan instalasi-instalasi industri rusak
Akibat penjajahan dan perjuangan fisik, banyak sarana prasarana dan instalasi industri mengalami kerusakan. Hal ini mengakibatkan kemacetan dalam bidang industri, kondisi ini mempengaruhi perekonomian nasional.
3. Jumlah penduduk meningkat cukup tajam
Pada pasca pengakuan kedaulatan, laju pertumbuhan penduduk meningkat. Pada tahun 1950 diperkirakan penduduk Indonesia sekitar 77,2 juta jiwa. Tahun 1955 meningkat menjadi 85,4 juta. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat berakibat pada peningkatan impor makanan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan akan lapangan kerja meningkat. Kondisi tersebut mendorong terjadinya urbanisasi.
4. Utang negara meningkat dan inflasi cukup tinggi
Setelah pengakuan kedaulatan, ekonomi Indonesia tidak stabil. Hal itu ditandai dengan meningkatnya utang negara dan meningginya tingkat inflasi. Utang Indonesia meningkat karena Ir. Surachman (selaku Menteri Keuangan saat itu) mencari pinjaman ke luar negeri untuk mengatasi masalah keuangan negara. Sementara itu, tingkat inflasi Indonesia meninggi karena saat itu barang-barang yang tersedia di pasar tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, harga barang-barang kebutuhan naik. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah melakukan sanering pada tanggal 19 Maret 1950. Sanering adalah kebijakan pemotongan uang. Uang yang bernilai Rp,5,- ke atas berlaku setengahnya.
5. Defisit dalam perdagangan internasional
Perdagangan internasional Indonesia menurun. Hal ini disebabkan Indonesia belum memiliki barang-barang ekspor selain hasil perkebunan. Padahal sarana dan produktivitas perkebunan telah merosot akibat berbagai kerusakan.

6. Kekurangan tenaga ahli untuk menuju ekonomi nasional
Pada awal pengakuan kedaulatan, perusahaan-perusahaan yang ada masih merupakan milik Belanda. Demikian juga tenaga ahlinya. Tenaga ahli masih dari Belanda, sedang tenaga Indonesia hanya tenaga kasar. Oleh karena itu Mr. Iskaq Tjokroadikusuryo melakukan kebijakan Indonesianisasi. Kebijakan ini mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha swasta nasional. Langkahnya dengan mewajibkan perusahaan asing memberikan latihan kepada tenaga bangsa Indonesia.
7. Rendahnya Penanaman Modal Asing (PMA) akibat konflik Irian Barat
Akibat konflik Irian Barat kondisi politik tidak stabil. Bangsa Indonesia banyak melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Sebagai dampak nasionalisasi, investasi asing mulai berkurang. Investor asing tidak berminat menanamkan modalnya di Indonesia.
8. Terjadinya disinvestasi yang tajam dalam tahun 1960-an
Pada tahun 1960-an terjadi disinvestasi yang cukup tajam akibat konflik Irian Barat. Akibatnya kapasitas produksi menurun karena terjadi salah urus dalam perusahaan.

 

 

C. Pemilihan Umum Tahun 1955

Mengeluarkan
 1. Situasi Politik di Indonesia Sebelum Pemilu Tahun 1955
Kondisi perpolitikan di Indonesia sebelum dilaksanakan Pemilu tahun 1955 ada dua ciri yang menonjol, yaitu munculnya banyak partai politik (multipartai) dan sering terjadi pergantian kabinet/ pemerintahan. Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan, sistem demokrasi yang dianut adalah Demokrasi Liberal Sistem pemerintahannya adalah kabinet parlementer. Pada masa ini perkembangan partai politik diberikan ruang yang seluas-luasnya. Dari tahun 1950-1959, terdapat tujuh kabinet yang memerintah.
a. Kabinet Mohammad Natsir (7 September 1950 – Maret 1951)
Kabinet Natsir merupakan suatu Zaken Kabinet, intinya adalah Partai Masyumi. Kabinet ini menyerahkan mandatnya tanggal 21 Maret 1951, setelah adanya mosi yang menuntut pembekuan dan pembubaran DPRD Sementara. Penyebab lainnya adalah seringnya mengeluarkan Undang Undang Darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi.
b. Kabinet Sukiman (April 1951- Februari 1952)
Kabinet Sukiman merupakan koalisi antara Masyumi dengan PNI. Pada masa Kabinet Sukiman muncul berbagai gangguan keamanan, misalnya DI/TII semakin meluas dan Republik Maluku Selatan. Kabinet ini jatuh karena kebijakan politik luar negerinya diangap condong ke Serikat. Pada tanggal 15 Januari 1952 diadakan penandatanganan Mutual Security Act (MSA). Perjanjian ini berisi kerja sama keamananan dan Serikat akan memberikan bantuan ekonomi dan militer.
c. Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953)       
Kabinet Wilopo didukung oleh PNI, Masyumi, dan PSI. Prioritas utama program kerjanya adalah peningkatan kesejahteraan umum. Peristiwa penting yang terjadi semasa pemerintahannya adalah peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu tuntutan rakyat yang didukung oleh Angkatan Darat yang dipimpin Nasution, agar DPR Sementara dibubarkan diganti dengan parlemen baru. Sedang Peristiwa Tanjung Morawa (Sumatra Timur) mencakup persoalan perkebunan asing di Tanjung Morawa yang diperebutkan dengan rakyat yang mengakibatkan beberapa petani tewas.
d. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-24 Juli 1955)
Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Ali Wongso (Ali Sastroamijoyo dan Wongsonegoro). Prestasi yang dicapai adalah terlaksananya Konferensi di Bandung 18-24 April 1955.
e. Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)
Kabinet ini dipimpin oleh Burhanudin Harahap dengan inti Masyumi. Keberhasilan yang diraih adalah menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955. Karena terjadi mutasi di beberapa kementerian, maka pada tanggal 3
Maret 1956 Burhanudin Harahap menyerahkan mandatnya.
f. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957)
Program Kabinet Ali II disebut Rencana Lima Tahun. Program ini memuat masalah jangka panjang, misalnya perjuangan mengembalikan Irian Barat. Muncul semangat anti- Cina dan kekacauan di daerah-daerah sehingga menyebabkan kabinet goyah. Akhirnya pada Maret 1957, Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya.
g. Kabinet Djuanda (Maret 1957 – April 1959)
Kabinet Djuanda sering dikatakan sebagai Zaken Kabinet, karena para menterinya merupakan ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. Tugas Kabinet Djuanda melanjutkan perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Prestasi yang diraih adalah berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Indonesia. Ketetapan ini dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Kabinet ini menjadi demisioner ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
2. Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955
Penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Pemilu diselenggarakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante (Badan Pembentuk UUD).
Hasil pemilu tahun 1955 menunjukkan ada empat partai yang memperoleh suara terbanyak yaitu PNI (57 wakil), Masyumi (57 wakil), NU (45 wakil), dan PKI (39 wakil). Dari segi penyelenggaraan, pemilu tahun 1955 dapat dikatakan berjalan dengan bersih dan jujur karena suara yang diberikan masyarakat mencerminkan aspirasi dan kehendak politik mereka. Akan tetapi, kampanye yang relatif terlalu lama (2,5 tahun) dan bebas telah mengundang emosi politik yang amat tinggi, terutama kecintaan yang berlebihan terhadap partai. Pemilu tahun 1955 ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas poltik seperti yang diharapkan. Bahkan muncul perpecahan antara pemerintahan pusat dengan beberapa daerah. Kondisi tersebut diperparah dengan ketidakmampuan anggota Konstituante untuk mencapai titik temu dalam menyusun UUD baru untuk mengatasi kondisi negara yang kritis. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno dekrit. Dekrit ini dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

D. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Dampak yang Ditimbulkan

1. Situasi Politik Menjelang Dekrit Presiden
Sistem Demokrasi Liberal ternyata membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik. Berbagai konflik muncul ke permukaan. Misalnya konflik ideologis, konflik antarkelompok dan daerah, konflik kepentingan antarpartai politik. Hal ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengemukakan Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957.Berikut ini isi Konsepsi Presiden.
a. Penerapan sistem Demokrasi Parlementer secara Barat tidak cocok dengan kepribadian Indonesia, sehingga sistem demokrasi parlementer harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin.
b. Membentuk Kabinet Gotong Royong yang anggotanya semua partai politik.
c. Segera dibentuk Dewan Nasional.

2. Sidang Konstituante Menjelang Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dari pemilu tahun 1955 terbentuk dewan konstituante. Badan ini bertugas menyusun UUD yang baru. Anggota Konstituante terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok Islam dan kelompo nasionalis, kedua kelompok sulit mencapai kata sepakat dalam pembahasan isi UUD. Dalam sidang sering terjadi perpecahan pendapat. Setiap wakil partai memaksakan pendapatnya. Akibatnya gagal menghasilkan UUD. Hal ini mendorong presiden menganjurkan konstituante untuk kembali menggunakan UUD 1945. Untuk mewujudkan anjuran tersebut maka, diadakan pemungutan suara sampai tiga kali. Akan tetapi hasilnya belum mencapai batas quorum, dua pertiga suara. Akibatnya Dewan Konstituante gagal mengambil keputusan. Untuk mengatasi masalah tersebut pada tanggal 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit. Isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yaitu:
a. pembubaran Konstituante;
b. berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950;
c. akan dibentuk MPRS dan DPAS.
info
Dekrit Presiden adalah keputusan pemerintah di bidang ketatanegaraan yang bersifat mengikat. Agar berlaku efektif, dekrit biasanya harus mendapat dukungan dari kekuatan politik, parlemen, dan militer.
Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit sebagai langkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keluarnya Dekrit Presiden menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan dimulainya Demokrasi Terpimpin.
3. Tindak Lanjut Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Setelah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 terjadi beberapa perkembangan politik dan ketatanegaraan di Indonesia.
a. Pembentukan Kabinet Kerja, dengan programnya yang disebut Tri Program, isinya:
1) memperlengkapi sandang pangan rakyat,
2) menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, serta
3) melanjutkan perjuangan menentang imperialisme untuk mengembalikan Irian Barat.
b. Penetapan DPR hasil pemilu 1955 menjadi DPR tanggal 23 Juli 1959.
c. Pembentukan MPRS dan DPAS. Tugas MPRS adalah menetapkan GBHN. Sedangkan tugas DPAS adalah sebagai penasihat atau memberi pertimbangan pada presiden.
d. MPRS dan DPAS juga dibentuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Mahkamah Agung (MA). BPK bertugas memeriksa penggunaan uang negara oleh pemerintah, MA berperan sebagai lembaga tinggi negara.
e. Pembentukan DPR-GR. Pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu. Alasannya adalah penolakan DPR terhadap usulan Anggaran Belanja Negara yang diajukan presiden. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 1960, Presiden Soekarno membentuk DPR-GR (DPR Gotong Royong).
f. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Front Nasional. Depernas bertugas menyusun rancangan pembangunan semesta yang berpola delapan tahun. Front Nasional tugasnya mengerahkan massa. Badan ini berperan penting dalam pengganyangan Malaysia dan pembebasan Irian Barat, terutama melalui Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB).
g. Penetapan GBHN. Manifesto Politik (Manipol) merupakan sebutan pidato Presiden Soekarno dalam peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959. Pidato tersebut aslinya berjudul” Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Oleh DPAS dalam sidangnya tanggal 23-25 September 1959, diusulkan agar Manipol ditetapkan sebagai GBHN. Manipol itu mencakup USDEK yang terdiri dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol dan USDEK sering disebut dengan Manipol USDEK.
Dalam Tap MPRS itu juga diputuskan bahwa pidato presiden “Jalannya Revolusi Kita” dan “To Build the World a New” (membangun dunia kembali) Menjadi pedoman pelaksanaan Manifesto Politik.
4. Dampak Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit Presiden ternyata memiliki beberapa dampak, berikut.
a. Terbentuknya lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan tuntutan UUD 1945, misalnya MPRS dan DPAS.
b. Bangsa Indonesia terhindar dari konflik yang berkepanjangan yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan.
c. Kekuatan militer semakin aktif dan memegang peranan penting dalam percaturan politik di Indonesia.
d. Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin.
e. Memberi kemantapan kekuasaan yang besar kepada presiden, MPR, maupun lembaga tinggi negara lainnya.

E. Kehidupan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin

1. Kondisi Politik Dalam Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin yang menggantikan sistem Demokrasi Liberal, berlaku tahun 1959 – 1965. Pada masa Demokrasi Terpimpin kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Berikut ini beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi semasa Demokrasi Terpimpin.
a. Pembentukan MPRS melalui Penetapan Presiden No. 2/1959.
b. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden.
c. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955.
d. GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” ditetapkan oleh DPA bukan oleh MPRS.
e. Pengangkatan presiden seumur hidup.
info
Menurut Bung Hatta, Demokrasi Terpimpin sebagai sebuah konsepsi mempunyai tujuan baik, tetapi cara-cara dan langkah-langkah yang hendak diambil untuk melaksanakannya terlihat menjauhkan dari tujuan baik tersebut. Hal ini terbukti dengan beberapa tindakan Presiden Soekarno, di antaranya membubarkan DPR hasil Pemilu.
Dalam periode Demokrasi Terpimpin, Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha menempatkan dirinya sebagai golongan yang Pancasilais. Kekuatan politik pada Demokrasi Terpimpin terpusat di tangan Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI di sampingnya. Ajaran Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) ciptaan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI. Ajaran Nasakom menempatkan PKI sebagai unsur yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Dengan demikian kedudukan PKI semakin kuat PKI semakin meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra sebagai partai yang paling manipolis dan pendukung Bung Karno yang paling setia. Selama masa Demokrasi Terpimpin, PKI terus melaksanakan program-programnya secara revolusioner. Bahkan mampu menguasai konstelasi politik. Puncak kegiatan PKI adalah melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah pada tanggal 30 September 1965.
2. Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin
Politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin lebih condong ke blok Timur. Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara blok komunis, seperti Uni Soviet, RRC, Kamboja, maupun Vietnam. Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin.
a. Oldefo dan Nefo
Oldefo (The Old Established Forces), yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara Barat yang kapitalis. Nefo (The New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru. Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis (blok oldefo) dan menjalin kerja sama dengan negara-negara komunis (blok nefo). Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta – Peking (Indonesia – Cina) dan Poros Jakarta – Pnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang ( Indonesia – Kamboja – Vietnam Utara - Cina – Korea Utara).
b. Konfrontasi dengan Malaysia
Pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah. Rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme dan dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia juga muncul dari Filipina yang mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya. Pada tanggal 9 Juli 1963 Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia. Kemudian, tanggal 16 September 1963 pem
erintah Malaya memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia.
Informasi
Dalam rangka konfrontasi Malaysia, Indonesia juga mengadakan operasi militer yang diberi nama “Operasi Siaga” yang berupa penyusupan pasukan Indonesia ke wilayah musuh di Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara. Panglima Siaga yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno adalah Marsekal Madya Umar Dhani.
Menghadapi tindakan Malaysia tersebut, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antara dua negara putus. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), isinya:
1) perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan
2) bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.
Di tengah situasi konflik Indonesia - Malaysia, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Masalah ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Namun akhirnya Malaysia tetap terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Terpilihnya Malaysia tersebut mendorong Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965.

EVALUASI

Ayo kerjakan di buku tugasmu!
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat!
1. Ketika Indonesia diakui kedaulatannya oleh
Belanda pada tanggal 27 Desember  1949
dengan nama negara RIS maka negara RI
....
a. masih tetap tegak berdiri sejajar RIS
b. negara  RI dinyatakan telah bubar
c. RI merupakan bagian dari negara RIS
d. Negara RI tidak jelas statusnya
2. Aksi-aksi yang dilakukan rakyat Indonesia
yang menuntut untuk kembali ke Negara
Kesatuan di lakukan di daerah ....
a. Negara Indonesia Timur dan Kaliman-
tan
b. Negara Sumatera Timur dan Negara
Sumatera Selatan
c. Negara Jawa Timur dan Negara
Pasundan
d. Negara Madura dan Negara Jawa Timur
3. Sejak  tahun 1950 pemerintahan mulai tidak
stabil disebabkan ....
a. adanya sistem Demokrasi Liberal dan
Kabinet Parlementer
b. adanya pergantian Konstitusi RIS
menjadi UUD S 1950
c. negara kesatuan menghambat kemaju-
an bagi rakyat kecil
d. masa peralihan yang mendadak dari
negara Serikat
4. Tujuan Pemilu I tahun 1955 adalah untuk
memilih ....
a. anggota DPR dan MPR
b. Presiden dan Wakil Presiden
c. anggota Kabinet Parlementer
d. anggota DPR dan Konstituante
Uji Kompetensi
5. Faktor penyebab dibubarkannya DPR dan
Badan Konstituante adalah ....
a. DPR dan Konstituante tidak mewakili
seluruh rakyat
b. Banyak tokoh-tokoh PKI yang menjadi
anggota DPR
c. DPR dan Konstituante tidak dapat
bekerja dengan baik
d. DPR dan Konstituante tidak menaati
Presiden
6. Salah satu tujuan dikeluarkannya Dekrit
Presiden tanggal 5 Juli 1959 adalah ….
a. mempertahankan Badan Konstituante
b. membentuk Kabinet Gotong Royong
c. kembali ke Undang-Undang Dasar 1945
d. kembali ke Undang-Undang Dasar
Sementara 1950
7. Salah satu isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959
adalah ....
a. berlakunya kembali UUD 1945
b. berlakunya kembali UUD S 1950
c. pembentukan bandan Konstituante
d. pembubaran MPRS dan DPAS
8. Faktor yang menyebabkan kurang
harmonisnya hubungan antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah pasca
pengakuan kedaulatan adalah ....
a. pemerintah pusat sewenang-wenang
dalam memungut pajak
b. tidak ada perimbangan pembagian
jabatan di pemerintahan pusat
c. pemerintah pusat tidak adil dalam
pembagian hasil ekspor
d. hak otonomi daerah menjadikan bupati
bagaikan raja kecil
9. Perhatikan peta berikut ini!
Pada peta di atas, lokasi Pemberontakan
PRRI ditunjukkan
pada angka ....
a. I    c. III
b. II    d. IV
10. Pergolakan sosial politik diawali dengan
gerakan pengambilalihan kekuasaan oleh
Dewan Banteng yang dipimpin oleh ....
a. Kolonel M. Simbolon
b. Letnan Kolonel Ahmad Husein
c. Letnan Kolonel Barlian
d. Letnan Kolonel H. N. Ventje Samual

II. Jawablah dengan singkat pertanyaan-pertanyaan berikut ini! Kerjakan di kertas lain!
1. Jelaskan secara singkat proses kembalinya bentuk negara Serikat ke Negara Kesatuan RI!
2. Sebutkan negara-negara bagian dan daerah otonom pada waktu Indonesia berbentuk negara
Serikat !
3. Mengapa bentuk negara Serikat tidak banyak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia?
4. Mengapa pada Pemilu I tahun 1955 di samping untuk memilih anggota DPR juga untuk   memilih
anggota Konstituante?
5. Jelaskan bahwa walaupun Pemilu I tahun 1955 berjalan sukses akan tetapi hasil pemilu tidak
memenuhi harapan rakyat?
6. Jelaskan latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959!
7. Sebutkan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959!
8. Jelaskan secara singkat pengaruh yang ditimbulkan dalam bidang politik sejak dikeluarkannya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 !
9. Jelaskan secara singkat pengaruh Dekrit Presiden  5 Juli 1959 dalam kehidupan ekonomi
bangsa Indonesia!
10. Jelaskan latar belakang munculnya pemberontakan Andi Azis di Makassar pada tahun 1950 !