TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASCA
PENGAKUAN KEDAULATAN
DOSEN PEMBIMBING : Andri Eko Prabowo, S.pd.
Di susun Oleh :
Desi Anggraini
126811941
PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI
FAKULTAS
KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS
ISLAM RIAU
PEKANBARU
2013
KATA PENGANTAR
Puji
syukur saya haturkan atas kehadiran Allah SWT , karena rahmat dan hidayah-Nya
jualah pada akhirnya saya dapat
menyelesaikan buku Ilmu Pengetahuan Sosial ini tepat pada waktunya. Sehubungan
dengan itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen
pembimbing yaitu Andri Eko Prabowo, S.Pd.
Buku Ilmu pengetahuan Sosial ini disusun untuk memenuhi
tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sedikit membahas tentang “Peristiwa-Peristiwa Politik dan Ekonomi
Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan”.
saya
telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan makalah ini, apabila
terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun pembahasan, penulis mohon
kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah
ini bermanfaat bagi kita semua, amin.
Pekanbaru, Maret 2013
Penulis
SILABUS
Sekolah
: SMP Negeri 1 Bangkinang
Kelas
: 1X ( Sembilan
)
Mata
Pelajaran : Ilmu
Pengetahuan Sosial ( IPS )
Semester
: 1 ( Satu )
Standar Kompetensi :
Mendeskripsikan Peristiwa-Peristiwa Politik danEkonomi Pasca Pengakuan Kedaulatan
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama
Sekolah : SMP Negeri 1 Bangkinang
Mata
Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas
/ Semester : IX / 1 (satu)
Standar
Kompetensi : 2. Memahami usaha mempertahankan kemerdekaan
Kompetensi
Dasar : 2.2. Mendeskripsikan
peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan
Alokasi
Waktu : 8 X 40 menit (4x pertemuan)
A. Tujuan Pembelajaran :
Setelah
selesai kegiatan pembelajaran, siswa dapat :
o
Mendeskripsikan alasan dan proses kembalinya NKRI sebagai negara kesatuan
o
Mendiskripsikan berbagai peristiwa yang berhubungan dengan Pemilihan Umum 1955
o
Menjelaskan alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pengaruh yang
ditimbulkan
o
Mendiskripsikan berbagai peristiwa yang berhubungan dengan Pemilihan Umum 1955
di tingkat pusat dan daerah
o
Menjelaskan persoalan hubungan pusat-daerah, persaingan ideologis, dan
pergolakan sosial-politik lainnya sampai awal tahun 1960-an
v Karakter siswa yang
diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines)
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence
)
Jujur ( fairnes )
Kewarganegaraan
( citizenship )
B. Materi Ajar
Politik
dan Ekonomi Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan
a.
Kembali ke negara kesatuan sampai Pemilu 1955
b.
Berbagai krisis politik
C. Metode Pengajaran :
a.
Ceramah bervariasi c. Tanya jawab
b.
Inquiri
D. Langkah-langkah Kegiatan
Pertemuan
1-2
Materi :
Kembali ke negara kesatuan sampai Pemilu 1955
Pendahuluan :
1.
Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapihan kelas
2.
menyampaikan kopetensi dasar yang harus dikuasai siswa
3.
Apersepsi ( pengetahuan prasarat ) :
-
Bentuk negara yang cocok bagi Indonesia adalah kesatuan yang didukung oleh
pemerintahan yang kuat, stabil, saling mendukung dan tidak saling menjatuhkan.
Kegiatan Inti
§ Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi,
guru:
F Siswa mengkaji
referensi yang berkaitan dengan peristiwa kembalinya Indonesia ke negara
kesatuan
F Berdasarkan kajian
referensi, siswa dapat mengidentifikasi persaingan antar partai politik
F Guru menyebutkan
beberapa kabinet yang ada selama masa demokrasi liberal
F Guru menjelaskan
beberapa peristiwa pergolakan di daerah.
F Siswa mendeskripsikan
peristiwa pemilihan umum yang pertama tahun 1955
§ Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi,
guru:
F memfasilitasi peserta
didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan
baru baik secara lisan maupun tertulis;
F memberi kesempatan
untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa
takut;
F memfasilitasi peserta
didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif;
F memfasilitasi peserta
didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar;
F memfasilitasi peserta
didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan Siswa diminta
memberikan contoh penyimpangan sosial dalam masayrakat dan upaya pemecahannya
F memfasilitasi peserta
didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok;
F memfasilitasi peserta
didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan;
F memfasilitasi peserta
didik melakukan kegiatan yang
menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik
§ Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
F Guru bertanya jawab
tentang hal-hal yang belum diktahui siswa
F Guru bersama siswa
bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan
Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup,
guru:
F Refleksi
F Memberikan tugas
kepada siswa secara kelompok untuk membandingkan
F kondisi pemerintahan
Indonesia ketika pemilu I yang banyak partai dengan
F kondisi saat ini yang
terdapat banyak partai pula.
Pertemuan
3-4
Materi :
Berbagai krisis politik
Pendahuluan
1.
Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapihan kelas
2.
Motivasi, dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan misalnya :
-
Apa tujuan diadakannya pemilu?
3.
Apersepsi ( pengetahuan prasarat ) :
1.
Pemilu I menghasilkan DPR dan pemerintahan baru.
Kegiatan Inti
§ Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi,
guru:
F Guru menunjukan
gambar beberapa gamabar peserta pemilu I
F Tanyajawab mengenai
krisis politik.
F Siswa mengkaji
referensi mengenai pergolakan dewan daerah (Militer)
F Siswa mengkaji
referensi untuk mendeskripsikan pemberontakan PRRI
F Guru menjelaskan
tentang pemberontakan Permesta
F Guru menjel;askan
tentang kegagalan dewan konstituante
F Siswa diminta
menyebutkan isi dekrit Presiden 1959
F Membaca referensi
yang berkaitan dengan perkembangan kelembagaan dan berbagai penyelewengan
F Tanya jawab mengenai
kekuatan ideologi politik
§ Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi,
guru:
F memfasilitasi peserta
didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan
baru baik secara lisan maupun tertulis;
F memberi kesempatan
untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa
takut;
F memfasilitasi peserta
didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif;
F memfasilitasi peserta
didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar;
F memfasilitasi peserta
didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan Siswa diminta
memberikan contoh penyimpangan sosial dalam masayrakat dan upaya pemecahannya
F memfasilitasi peserta
didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok;
F memfasilitasi peserta
didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan;
F memfasilitasi peserta
didik melakukan kegiatan yang
menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik
§ Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
F Guru bertanya jawab
tentang hal-hal yang belum diktahui siswa
F Guru bersama siswa
bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan
Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup,
guru:
F Membuat kesimpulan
bersama-sama dari hasil diskusi
F Melakukan tes /
pertanyaan yang berhubungan dengan materi di atas
E. Sumber Belajar
_
Buku Platinum Pembelajaran IPS terpadu
_
Foto/gambar
_
Atlas sejarah
_
Musium
F. Penilaian Hasil Belajar
Indikator Pencapaian Kompetensi
|
Penilaian
|
||
Teknik
|
Bentuk
Instrumen
|
Contoh
Instrumen
|
|
Ü
Mendiskripsikan proses kembalinya Republik Indonesia sebagai
negara kesatuan
Ü
Mendiskripsikan berbagai peristiwa yang
berhubungan dengan Pemilihan Umum 1955 di tingkat pusat dan daerah
Ü
Menjelaskan alasan dikeluarkanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pengaruh yang ditimbulkannya
Ü
Menjelaskan dampak
persoalan hubungan pusat-daerah ,
persaingan ideologis ,dan pergolakan sosial-politik lainnya terhadap
kehidupan politik nasional dan daerah sampai awal tahun !960-an
|
Tes
|
Pilihan ganda
Tugas
|
1. Pada bulan Mei 1950 wilayah yang masih
menjadi anggota negara RIS adalah.....
a. RI dan Papua
b. Papua dan Negara Indonesia Timur
c. RI dan Negara Sumatera Timur
d. Negara Indonesia Timur dan Negara
Kalimantan Selatan
2. Kabinet pertama yang dibentuk setelah Indonesia
kembali ke negara kesatuan adalah.......
a. Kabinet Sukiman
b. Kabinet Ali Sastro Amijooyo
c. Kabinet Natsir
d. Kabinet Wilopo
3. Alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden
1959 adalah......
a. Konflik antar partai
b. Pemerintah sering jatuh bangun
c. Ingin kembali ke UUD 1945
d. Kegagalan dewan konstituante dalam
merumuskan UUD 1945
4. Pemilu I tahun 1955 berhasil
dilaksanakan pada masa kabinet.....
a. Sukiman
b. Wilopo’
c. Ali I
d. Burhanuddin Harahap
5. Gerakan PRRI di Sumatera di
proklamasikan oleh....
a. Achmad Husein
b. Vence Sumual
c. Barlian
d. Maludin Simbolon
1.Pada saat menjelang pemilu I kondisi
Indonesia pemerintahan Indonesia banyak memiliki partai. Persaingan antar
kelompok partai pun sering terjadi sehinggakabinet sering jatuh bangun. Coba
bandingkan keadaan saat itu dengan keadaan Indonesia saat ini yang juga
memiliki banyak partai
|
Mengetahui,
Kepala
Sekolah
( ……………………. )
NIP/NIK :
....................................
|
11,
Maret 2013
Guru IPS,
( ……………………….
)
NIP/NIK :
....................................
|
BAB 1V PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN
Dapatkah kalian menyebutkan
kembali isi KMB? Seperti yang pernah dibahas pada materi sebelumnya, KMB telah
menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh masing-masing pihak. Salah satunya
adalah Belanda mengakui kedaulatan RIS. Bagaimanakah kondisi politik dan
ekonomi pada masa pasca pengakuan kedaulatan RIS? Apakah jauh lebih lebih buruk
atau membaik? Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan, RI mengalami dua kali
pergantian sistem pemerintahan. Apa sajakah sistem pemerintahan tersebut?
Bagaimana kehidupan politik dan ekonomi pada masa periode pemerintahan
tersebut? Agar lebih jelas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut,
cermatilah pembahasan materi pada bab ini!
A. Berbagai Faktor yang Memengaruhi Proses Kembalinya Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan
Bagian penting dari
keputusan KMB adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Memang
hasil KMB diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia, namun hanya “ setengah
hati.” Hal ini terbukti dengan munculnya perbedaan dan pertentangan
antarkelompok bangsa. Dua kekuatan besar yang saling berseberangan yaitu:
1. kelompok unitaris,
artinya kelompok pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
2. kelompok pendukung Negara
Federal-RIS.
Dampak dari terbentuknya
Negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan
Konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pemerintahan RIS jabatan presiden dipegang
oleh Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta sebagai perdana menteri. Perlu
diingat bahwa dalam Konstitusi RIS 1949 tidak mengenal jabatan wakil presiden.
Berdasarkan pandangan kaum nasionalis pembentukan RIS merupakan strategi
pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia
sehingga Belanda akan mudah mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di
Republik Indonesia. Kelompok ini sangat menentang dan menolak ide federasi
dalam bentuk negara RIS.
Pada akhirnya kelompok
unitaris semakin memperoleh simpati. Berikut ini sejumlah faktor yang
memengaruhi proses kembalinya negara RIS menjadi NKRI.
1. Bentuk negara RIS
bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2. Pembentukan negara RIS
tidak sesuai dengan kehendak rakyat.
3. Bentuk RIS pada dasarnya
merupakan warisan dari kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia.
4. Berbagai masalah dan
kendala politik, ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia dihadapi oleh
negara-negara bagian RIS.
Pada tanggal 17 Agustus
1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam terbentuknya NKRI. Peristiwa ini juga
menandai berakhirnya bentuk RIS. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.
B. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan
Pasca pengakuan kedaulatan
pada tanggal 27 Desember 1949, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia
di bidang ekonomi sangatlah kompleks. Berikut ini masalah-masalah tersebut.
1.
Belum terwujudnya kemerdekaan ekonomi
Kondisi perekonomian Indonesia
pasca pengakuan kedaulatan masih dikuasai oleh asing. Untuk itu para ekonom
menggagas untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
Salah satu tokoh ekonom itu adalah Sumitro Djoyohadikusumo. Ia berpendapat
bahwa bangsa Indonesia harus selekasnya ditumbuhkan kelas pengusaha. Pengusaha
yang bermodal lemah harus diberi bantuan modal. Program ini dikenal dengan
gerakan ekonomi Program Benteng. Tujuannya untuk melindungi usaha-usaha
pribumi. Ternyata program benteng mengalami kegagalan. Banyak pengusaha yang
menyalahgunakan bantuan kredit untuk mencari keuntungan secara cepat.
2.
Perkebunan dan instalasi-instalasi industri rusak
Akibat penjajahan dan
perjuangan fisik, banyak sarana prasarana dan instalasi industri mengalami
kerusakan. Hal ini mengakibatkan kemacetan dalam bidang industri, kondisi ini
mempengaruhi perekonomian nasional.
3.
Jumlah penduduk meningkat cukup tajam
Pada pasca pengakuan
kedaulatan, laju pertumbuhan penduduk meningkat. Pada tahun 1950 diperkirakan
penduduk Indonesia sekitar 77,2 juta jiwa. Tahun 1955 meningkat menjadi 85,4
juta. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat berakibat pada peningkatan impor
makanan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan akan lapangan kerja
meningkat. Kondisi tersebut mendorong terjadinya urbanisasi.
4.
Utang negara meningkat dan inflasi cukup tinggi
Setelah pengakuan
kedaulatan, ekonomi Indonesia tidak stabil. Hal itu ditandai dengan
meningkatnya utang negara dan meningginya tingkat inflasi. Utang Indonesia
meningkat karena Ir. Surachman (selaku Menteri Keuangan saat itu) mencari
pinjaman ke luar negeri untuk mengatasi masalah keuangan negara. Sementara itu,
tingkat inflasi Indonesia meninggi karena saat itu barang-barang yang tersedia
di pasar tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, harga
barang-barang kebutuhan naik. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah melakukan
sanering pada tanggal 19 Maret 1950. Sanering adalah kebijakan pemotongan uang.
Uang yang bernilai Rp,5,- ke atas berlaku setengahnya.
5.
Defisit dalam perdagangan internasional
Perdagangan internasional
Indonesia menurun. Hal ini disebabkan Indonesia belum memiliki barang-barang
ekspor selain hasil perkebunan. Padahal sarana dan produktivitas perkebunan
telah merosot akibat berbagai kerusakan.
6.
Kekurangan tenaga ahli untuk menuju ekonomi nasional
Pada awal pengakuan
kedaulatan, perusahaan-perusahaan yang ada masih merupakan milik Belanda.
Demikian juga tenaga ahlinya. Tenaga ahli masih dari Belanda, sedang tenaga
Indonesia hanya tenaga kasar. Oleh karena itu Mr. Iskaq Tjokroadikusuryo
melakukan kebijakan Indonesianisasi. Kebijakan ini mendorong tumbuh dan
berkembangnya pengusaha swasta nasional. Langkahnya dengan mewajibkan
perusahaan asing memberikan latihan kepada tenaga bangsa Indonesia.
7. Rendahnya
Penanaman Modal Asing (PMA) akibat konflik Irian Barat
Akibat konflik Irian Barat
kondisi politik tidak stabil. Bangsa Indonesia banyak melakukan nasionalisasi
perusahaan-perusahaan milik Belanda. Sebagai dampak nasionalisasi, investasi
asing mulai berkurang. Investor asing tidak berminat menanamkan modalnya di
Indonesia.
8.
Terjadinya disinvestasi yang tajam dalam tahun 1960-an
Pada tahun 1960-an terjadi
disinvestasi yang cukup tajam akibat konflik Irian Barat. Akibatnya kapasitas
produksi menurun karena terjadi salah urus dalam perusahaan.
C. Pemilihan Umum Tahun 1955
Mengeluarkan
1. Situasi Politik di Indonesia Sebelum Pemilu
Tahun 1955
Kondisi perpolitikan di
Indonesia sebelum dilaksanakan Pemilu tahun 1955 ada dua ciri yang menonjol,
yaitu munculnya banyak partai politik (multipartai) dan sering terjadi
pergantian kabinet/ pemerintahan. Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan,
sistem demokrasi yang dianut adalah Demokrasi Liberal Sistem pemerintahannya
adalah kabinet parlementer. Pada masa ini perkembangan partai politik diberikan
ruang yang seluas-luasnya. Dari tahun 1950-1959, terdapat tujuh kabinet yang
memerintah.
a.
Kabinet Mohammad Natsir (7 September 1950 – Maret 1951)
Kabinet Natsir merupakan
suatu Zaken Kabinet, intinya adalah Partai Masyumi. Kabinet ini menyerahkan
mandatnya tanggal 21 Maret 1951, setelah adanya mosi yang menuntut pembekuan
dan pembubaran DPRD Sementara. Penyebab lainnya adalah seringnya mengeluarkan
Undang Undang Darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi.
b.
Kabinet Sukiman (April 1951- Februari 1952)
Kabinet Sukiman merupakan
koalisi antara Masyumi dengan PNI. Pada masa Kabinet Sukiman muncul berbagai
gangguan keamanan, misalnya DI/TII semakin meluas dan Republik Maluku Selatan.
Kabinet ini jatuh karena kebijakan politik luar negerinya diangap condong ke
Serikat. Pada tanggal 15 Januari 1952 diadakan penandatanganan Mutual Security
Act (MSA). Perjanjian ini berisi kerja sama keamananan dan Serikat akan
memberikan bantuan ekonomi dan militer.
c.
Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953)
Kabinet Wilopo didukung oleh
PNI, Masyumi, dan PSI. Prioritas utama program kerjanya adalah peningkatan
kesejahteraan umum. Peristiwa penting yang terjadi semasa pemerintahannya
adalah peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa 17
Oktober 1952, yaitu tuntutan rakyat yang didukung oleh Angkatan Darat yang
dipimpin Nasution, agar DPR Sementara dibubarkan diganti dengan parlemen baru.
Sedang Peristiwa Tanjung Morawa (Sumatra Timur) mencakup persoalan perkebunan
asing di Tanjung Morawa yang diperebutkan dengan rakyat yang mengakibatkan
beberapa petani tewas.
d.
Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-24 Juli 1955)
Kabinet ini dikenal dengan
Kabinet Ali Wongso (Ali Sastroamijoyo dan Wongsonegoro). Prestasi yang dicapai
adalah terlaksananya Konferensi di Bandung 18-24 April 1955.
e. Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)
Kabinet ini dipimpin oleh
Burhanudin Harahap dengan inti Masyumi. Keberhasilan yang diraih adalah
menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955. Karena terjadi mutasi di beberapa
kementerian, maka pada tanggal 3
Maret 1956 Burhanudin
Harahap menyerahkan mandatnya.
f.
Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957)
Program Kabinet Ali II
disebut Rencana Lima Tahun. Program ini memuat masalah jangka panjang, misalnya
perjuangan mengembalikan Irian Barat. Muncul semangat anti- Cina dan kekacauan
di daerah-daerah sehingga menyebabkan kabinet goyah. Akhirnya pada Maret 1957,
Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya.
g.
Kabinet Djuanda (Maret 1957 – April 1959)
Kabinet Djuanda sering
dikatakan sebagai Zaken Kabinet, karena para menterinya merupakan ahli dan
pakar di bidangnya masing-masing. Tugas Kabinet Djuanda melanjutkan perjuangan
membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk.
Prestasi yang diraih adalah berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi
12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari
Pulau Indonesia. Ketetapan ini dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Kabinet ini
menjadi demisioner ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli
1959.
2.
Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955
Penyelenggaraan Pemilu tahun
1955 merupakan pemilu yang pertama dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Pemilu
diselenggarakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu
dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tanggal 29 September 1955 untuk memilih
anggota DPR, dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan
Konstituante (Badan Pembentuk UUD).
Hasil pemilu tahun 1955
menunjukkan ada empat partai yang memperoleh suara terbanyak yaitu PNI (57
wakil), Masyumi (57 wakil), NU (45 wakil), dan PKI (39 wakil). Dari segi
penyelenggaraan, pemilu tahun 1955 dapat dikatakan berjalan dengan bersih dan
jujur karena suara yang diberikan masyarakat mencerminkan aspirasi dan kehendak
politik mereka. Akan tetapi, kampanye yang relatif terlalu lama (2,5 tahun) dan
bebas telah mengundang emosi politik yang amat tinggi, terutama kecintaan yang
berlebihan terhadap partai. Pemilu tahun 1955 ternyata tidak mampu menciptakan
stabilitas poltik seperti yang diharapkan. Bahkan muncul perpecahan antara
pemerintahan pusat dengan beberapa daerah. Kondisi tersebut diperparah dengan
ketidakmampuan anggota Konstituante untuk mencapai titik temu dalam menyusun
UUD baru untuk mengatasi kondisi negara yang kritis. Pada tanggal 5 Juli 1959
Presiden Soekarno dekrit. Dekrit ini dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli
1959.
D. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Dampak yang Ditimbulkan
1.
Situasi Politik Menjelang Dekrit Presiden
Sistem Demokrasi Liberal
ternyata membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik.
Berbagai konflik muncul ke permukaan. Misalnya konflik ideologis, konflik
antarkelompok dan daerah, konflik kepentingan antarpartai politik. Hal ini
mendorong Presiden Soekarno untuk mengemukakan Konsepsi Presiden pada tanggal
21 Februari 1957.Berikut ini isi Konsepsi Presiden.
a. Penerapan sistem
Demokrasi Parlementer secara Barat tidak cocok dengan kepribadian Indonesia,
sehingga sistem demokrasi parlementer harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin.
b. Membentuk Kabinet Gotong
Royong yang anggotanya semua partai politik.
c. Segera dibentuk Dewan
Nasional.
2.
Sidang Konstituante Menjelang Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dari pemilu tahun 1955
terbentuk dewan konstituante. Badan ini bertugas menyusun UUD yang baru.
Anggota Konstituante terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok Islam dan
kelompo nasionalis, kedua kelompok sulit mencapai kata sepakat dalam pembahasan
isi UUD. Dalam sidang sering terjadi perpecahan pendapat. Setiap wakil partai
memaksakan pendapatnya. Akibatnya gagal menghasilkan UUD. Hal ini mendorong
presiden menganjurkan konstituante untuk kembali menggunakan UUD 1945. Untuk
mewujudkan anjuran tersebut maka, diadakan pemungutan suara sampai tiga kali.
Akan tetapi hasilnya belum mencapai batas quorum, dua pertiga suara. Akibatnya
Dewan Konstituante gagal mengambil keputusan. Untuk mengatasi masalah tersebut
pada tanggal 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit. Isi Dekrit Presiden
tanggal 5 Juli 1959 yaitu:
a. pembubaran Konstituante;
b. berlakunya kembali UUD
1945, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950;
c. akan dibentuk MPRS dan
DPAS.
info
Dekrit Presiden adalah
keputusan pemerintah di bidang ketatanegaraan yang bersifat mengikat. Agar
berlaku efektif, dekrit biasanya harus mendapat dukungan dari kekuatan politik,
parlemen, dan militer.
Presiden Soekarno
mengeluarkan dekrit sebagai langkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa. Keluarnya Dekrit Presiden menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan
dimulainya Demokrasi Terpimpin.
3.
Tindak Lanjut Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Setelah keluarnya Dekrit
Presiden tanggal 5 Juli 1959 terjadi beberapa perkembangan politik dan
ketatanegaraan di Indonesia.
a. Pembentukan Kabinet
Kerja, dengan programnya yang disebut Tri Program, isinya:
1) memperlengkapi sandang
pangan rakyat,
2) menyelenggarakan keamanan
rakyat dan negara, serta
3) melanjutkan perjuangan
menentang imperialisme untuk mengembalikan Irian Barat.
b. Penetapan DPR hasil
pemilu 1955 menjadi DPR tanggal 23 Juli 1959.
c. Pembentukan MPRS dan
DPAS. Tugas MPRS adalah menetapkan GBHN. Sedangkan tugas DPAS adalah sebagai
penasihat atau memberi pertimbangan pada presiden.
d. MPRS dan DPAS juga
dibentuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Mahkamah Agung (MA). BPK bertugas
memeriksa penggunaan uang negara oleh pemerintah, MA berperan sebagai lembaga
tinggi negara.
e. Pembentukan DPR-GR. Pada
tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu. Alasannya adalah
penolakan DPR terhadap usulan Anggaran Belanja Negara yang diajukan presiden.
Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 1960, Presiden Soekarno membentuk DPR-GR (DPR
Gotong Royong).
f. Pembentukan Dewan
Perancang Nasional (Depernas) dan Front Nasional. Depernas bertugas menyusun
rancangan pembangunan semesta yang berpola delapan tahun. Front Nasional
tugasnya mengerahkan massa. Badan ini berperan penting dalam pengganyangan
Malaysia dan pembebasan Irian Barat, terutama melalui Front Nasional Pembebasan
Irian Barat (FNPIB).
g. Penetapan GBHN. Manifesto
Politik (Manipol) merupakan sebutan pidato Presiden Soekarno dalam peringatan
hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959. Pidato tersebut
aslinya berjudul” Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Oleh DPAS dalam sidangnya
tanggal 23-25 September 1959, diusulkan agar Manipol ditetapkan sebagai GBHN.
Manipol itu mencakup USDEK yang terdiri dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia,
Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol dan
USDEK sering disebut dengan Manipol USDEK.
Dalam Tap MPRS itu juga
diputuskan bahwa pidato presiden “Jalannya Revolusi Kita” dan “To Build the
World a New” (membangun dunia kembali) Menjadi pedoman pelaksanaan Manifesto
Politik.
4.
Dampak Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit Presiden ternyata
memiliki beberapa dampak, berikut.
a. Terbentuknya
lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan tuntutan UUD 1945, misalnya MPRS dan
DPAS.
b. Bangsa Indonesia
terhindar dari konflik yang berkepanjangan yang sangat membahayakan persatuan
dan kesatuan.
c. Kekuatan militer semakin
aktif dan memegang peranan penting dalam percaturan politik di Indonesia.
d. Presiden Soekarno
menerapkan Demokrasi Terpimpin.
e. Memberi kemantapan
kekuasaan yang besar kepada presiden, MPR, maupun lembaga tinggi negara
lainnya.
E. Kehidupan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin
1.
Kondisi Politik Dalam Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin yang
menggantikan sistem Demokrasi Liberal, berlaku tahun 1959 – 1965. Pada masa
Demokrasi Terpimpin kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah
otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Berikut ini
beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi semasa Demokrasi
Terpimpin.
a. Pembentukan MPRS melalui
Penetapan Presiden No. 2/1959.
b. Anggota MPRS ditunjuk dan
diangkat oleh presiden.
c. Presiden membubarkan DPR
hasil pemilu tahun 1955.
d. GBHN yang bersumber pada
pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali
Revolusi Kita” ditetapkan oleh DPA bukan oleh MPRS.
e. Pengangkatan presiden
seumur hidup.
info
Menurut Bung Hatta,
Demokrasi Terpimpin sebagai sebuah konsepsi mempunyai tujuan baik, tetapi
cara-cara dan langkah-langkah yang hendak diambil untuk melaksanakannya
terlihat menjauhkan dari tujuan baik tersebut. Hal ini terbukti dengan beberapa
tindakan Presiden Soekarno, di antaranya membubarkan DPR hasil Pemilu.
Dalam periode Demokrasi
Terpimpin, Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha menempatkan dirinya sebagai
golongan yang Pancasilais. Kekuatan politik pada Demokrasi Terpimpin terpusat
di tangan Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI di sampingnya. Ajaran Nasakom
(Nasionalis-Agama-Komunis) ciptaan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI.
Ajaran Nasakom menempatkan PKI sebagai unsur yang sah dalam konstelasi politik
Indonesia. Dengan demikian kedudukan PKI semakin kuat PKI semakin meningkatkan
kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra sebagai partai yang paling
manipolis dan pendukung Bung Karno yang paling setia. Selama masa Demokrasi
Terpimpin, PKI terus melaksanakan program-programnya secara revolusioner.
Bahkan mampu menguasai konstelasi politik. Puncak kegiatan PKI adalah melakukan
kudeta terhadap pemerintahan yang sah pada tanggal 30 September 1965.
2.
Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin
Politik luar negeri masa
Demokrasi Terpimpin lebih condong ke blok Timur. Indonesia banyak melakukan
kerja sama dengan negara-negara blok komunis, seperti Uni Soviet, RRC, Kamboja,
maupun Vietnam. Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan politik luar negeri
masa Demokrasi Terpimpin.
a.
Oldefo dan Nefo
Oldefo (The Old Established
Forces), yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara
Barat yang kapitalis. Nefo (The New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru.
Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis (blok oldefo) dan
menjalin kerja sama dengan negara-negara komunis (blok nefo). Hal ini terlihat
dengan terbentuknya Poros Jakarta – Peking (Indonesia – Cina) dan Poros Jakarta
– Pnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang ( Indonesia – Kamboja – Vietnam Utara
- Cina – Korea Utara).
b.
Konfrontasi dengan Malaysia
Pada tahun 1961 muncul
rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan
Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah. Rencana tersebut ditentang
oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme dan dapat
membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Keberatan atas pembentukan
Federasi Malaysia juga muncul dari Filipina yang mengklaim daerah Sabah sebagai
wilayah negaranya. Pada tanggal 9 Juli 1963 Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman
menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia. Kemudian, tanggal
16 September 1963 pem
erintah Malaya
memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia.
Informasi
Dalam rangka konfrontasi
Malaysia, Indonesia juga mengadakan operasi militer yang diberi nama “Operasi
Siaga” yang berupa penyusupan pasukan Indonesia ke wilayah musuh di Semenanjung
Malaya dan Kalimantan Utara. Panglima Siaga yang ditunjuk oleh Presiden
Soekarno adalah Marsekal Madya Umar Dhani.
Menghadapi tindakan Malaysia
tersebut, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 September
1963 hubungan diplomatik antara dua negara putus. Selanjutnya pada tanggal 3
Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), isinya:
1) perhebat ketahanan
revolusi Indonesia, dan
2) bantu perjuangan
revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk
memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.
Di tengah situasi konflik
Indonesia - Malaysia, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan
Keamanan PBB. Masalah ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Namun
akhirnya Malaysia tetap terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan
PBB. Terpilihnya Malaysia tersebut mendorong Indonesia keluar dari PBB. Secara
resmi Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965.
EVALUASI
Ayo kerjakan di buku tugasmu!
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat!
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat!
1. Ketika Indonesia diakui kedaulatannya oleh
Belanda pada tanggal 27 Desember 1949
dengan nama negara RIS maka negara RI
....
a. masih tetap tegak berdiri sejajar RIS
b. negara RI dinyatakan telah bubar
c. RI merupakan bagian dari negara RIS
d. Negara RI tidak jelas statusnya
Belanda pada tanggal 27 Desember 1949
dengan nama negara RIS maka negara RI
....
a. masih tetap tegak berdiri sejajar RIS
b. negara RI dinyatakan telah bubar
c. RI merupakan bagian dari negara RIS
d. Negara RI tidak jelas statusnya
2. Aksi-aksi yang dilakukan rakyat Indonesia
yang menuntut untuk kembali ke Negara
Kesatuan di lakukan di daerah ....
a. Negara Indonesia Timur dan Kaliman-
tan
b. Negara Sumatera Timur dan Negara
Sumatera Selatan
c. Negara Jawa Timur dan Negara
Pasundan
d. Negara Madura dan Negara Jawa Timur
yang menuntut untuk kembali ke Negara
Kesatuan di lakukan di daerah ....
a. Negara Indonesia Timur dan Kaliman-
tan
b. Negara Sumatera Timur dan Negara
Sumatera Selatan
c. Negara Jawa Timur dan Negara
Pasundan
d. Negara Madura dan Negara Jawa Timur
3. Sejak tahun 1950 pemerintahan mulai tidak
stabil disebabkan ....
a. adanya sistem Demokrasi Liberal dan
Kabinet Parlementer
b. adanya pergantian Konstitusi RIS
menjadi UUD S 1950
c. negara kesatuan menghambat kemaju-
an bagi rakyat kecil
d. masa peralihan yang mendadak dari
negara Serikat
stabil disebabkan ....
a. adanya sistem Demokrasi Liberal dan
Kabinet Parlementer
b. adanya pergantian Konstitusi RIS
menjadi UUD S 1950
c. negara kesatuan menghambat kemaju-
an bagi rakyat kecil
d. masa peralihan yang mendadak dari
negara Serikat
4. Tujuan Pemilu I tahun 1955 adalah untuk
memilih ....
a. anggota DPR dan MPR
b. Presiden dan Wakil Presiden
c. anggota Kabinet Parlementer
d. anggota DPR dan Konstituante
Uji Kompetensi
memilih ....
a. anggota DPR dan MPR
b. Presiden dan Wakil Presiden
c. anggota Kabinet Parlementer
d. anggota DPR dan Konstituante
Uji Kompetensi
5. Faktor penyebab dibubarkannya DPR dan
Badan Konstituante adalah ....
a. DPR dan Konstituante tidak mewakili
seluruh rakyat
b. Banyak tokoh-tokoh PKI yang menjadi
anggota DPR
c. DPR dan Konstituante tidak dapat
bekerja dengan baik
d. DPR dan Konstituante tidak menaati
Presiden
Badan Konstituante adalah ....
a. DPR dan Konstituante tidak mewakili
seluruh rakyat
b. Banyak tokoh-tokoh PKI yang menjadi
anggota DPR
c. DPR dan Konstituante tidak dapat
bekerja dengan baik
d. DPR dan Konstituante tidak menaati
Presiden
6. Salah satu tujuan dikeluarkannya Dekrit
Presiden tanggal 5 Juli 1959 adalah ….
a. mempertahankan Badan Konstituante
b. membentuk Kabinet Gotong Royong
c. kembali ke Undang-Undang Dasar 1945
d. kembali ke Undang-Undang Dasar
Sementara 1950
Presiden tanggal 5 Juli 1959 adalah ….
a. mempertahankan Badan Konstituante
b. membentuk Kabinet Gotong Royong
c. kembali ke Undang-Undang Dasar 1945
d. kembali ke Undang-Undang Dasar
Sementara 1950
7. Salah satu isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959
adalah ....
a. berlakunya kembali UUD 1945
b. berlakunya kembali UUD S 1950
c. pembentukan bandan Konstituante
d. pembubaran MPRS dan DPAS
adalah ....
a. berlakunya kembali UUD 1945
b. berlakunya kembali UUD S 1950
c. pembentukan bandan Konstituante
d. pembubaran MPRS dan DPAS
8. Faktor yang menyebabkan kurang
harmonisnya hubungan antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah pasca
pengakuan kedaulatan adalah ....
a. pemerintah pusat sewenang-wenang
dalam memungut pajak
b. tidak ada perimbangan pembagian
jabatan di pemerintahan pusat
c. pemerintah pusat tidak adil dalam
pembagian hasil ekspor
d. hak otonomi daerah menjadikan bupati
bagaikan raja kecil
harmonisnya hubungan antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah pasca
pengakuan kedaulatan adalah ....
a. pemerintah pusat sewenang-wenang
dalam memungut pajak
b. tidak ada perimbangan pembagian
jabatan di pemerintahan pusat
c. pemerintah pusat tidak adil dalam
pembagian hasil ekspor
d. hak otonomi daerah menjadikan bupati
bagaikan raja kecil
9. Perhatikan peta berikut ini!
Pada peta di atas, lokasi Pemberontakan
PRRI ditunjukkan
pada angka ....
a. I c. III
b. II d. IV
Pada peta di atas, lokasi Pemberontakan
PRRI ditunjukkan
pada angka ....
a. I c. III
b. II d. IV
10. Pergolakan sosial politik diawali dengan
gerakan pengambilalihan kekuasaan oleh
Dewan Banteng yang dipimpin oleh ....
a. Kolonel M. Simbolon
b. Letnan Kolonel Ahmad Husein
c. Letnan Kolonel Barlian
d. Letnan Kolonel H. N. Ventje Samual
gerakan pengambilalihan kekuasaan oleh
Dewan Banteng yang dipimpin oleh ....
a. Kolonel M. Simbolon
b. Letnan Kolonel Ahmad Husein
c. Letnan Kolonel Barlian
d. Letnan Kolonel H. N. Ventje Samual
II. Jawablah dengan singkat
pertanyaan-pertanyaan berikut ini! Kerjakan di kertas lain!
1. Jelaskan secara singkat proses kembalinya bentuk negara Serikat ke Negara Kesatuan RI!
2. Sebutkan negara-negara bagian dan daerah otonom pada waktu Indonesia berbentuk negara
Serikat !
3. Mengapa bentuk negara Serikat tidak banyak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia?
4. Mengapa pada Pemilu I tahun 1955 di samping untuk memilih anggota DPR juga untuk memilih
anggota Konstituante?
5. Jelaskan bahwa walaupun Pemilu I tahun 1955 berjalan sukses akan tetapi hasil pemilu tidak
memenuhi harapan rakyat?
6. Jelaskan latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959!
7. Sebutkan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959!
8. Jelaskan secara singkat pengaruh yang ditimbulkan dalam bidang politik sejak dikeluarkannya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 !
9. Jelaskan secara singkat pengaruh Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam kehidupan ekonomi
bangsa Indonesia!
10. Jelaskan latar belakang munculnya pemberontakan Andi Azis di Makassar pada tahun 1950 !
1. Jelaskan secara singkat proses kembalinya bentuk negara Serikat ke Negara Kesatuan RI!
2. Sebutkan negara-negara bagian dan daerah otonom pada waktu Indonesia berbentuk negara
Serikat !
3. Mengapa bentuk negara Serikat tidak banyak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia?
4. Mengapa pada Pemilu I tahun 1955 di samping untuk memilih anggota DPR juga untuk memilih
anggota Konstituante?
5. Jelaskan bahwa walaupun Pemilu I tahun 1955 berjalan sukses akan tetapi hasil pemilu tidak
memenuhi harapan rakyat?
6. Jelaskan latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959!
7. Sebutkan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959!
8. Jelaskan secara singkat pengaruh yang ditimbulkan dalam bidang politik sejak dikeluarkannya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 !
9. Jelaskan secara singkat pengaruh Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam kehidupan ekonomi
bangsa Indonesia!
10. Jelaskan latar belakang munculnya pemberontakan Andi Azis di Makassar pada tahun 1950 !
Semua tugas telah di lihat, dikoreksi dan dinilai.
BalasHapussemua entry tugas sudah boleh dihapus
jika tidak sesuai dengan tema blog
thanks
pemerintah RIS dalam upaya menyelesaikan pemberontakan RMS secara damai ialah dengan cara ..
BalasHapusJazakallah. Semoga bisa menambahkan http://vracarsa.blogspot.co.id/2016/10/kondisi-ekonomi-indonesia-pasca.html
BalasHapusPlay Slots - Las Vegas, NV | MapYRO
BalasHapusFind the 제천 출장마사지 best slots in Las Vegas, NV. 순천 출장샵 Play over 1200 the most popular casino slots 안양 출장안마 at Mapyro®. Play Las Vegas, NV 사천 출장안마 at Mapyro®, Las Vegas, NV at Mapyro®. 여수 출장샵